"Propaganda Kerajaan Kudeta Monarki Siam Thailand Menjatuhkan Lawan Musuh"
Siam Thailand kini sedang menderita dari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kudeta kedua dalam sepuluh tahun terakhir, di mana junta militer baru yang jelas arogan dan bodoh, untuk sementara ini sukses menekan semua perbedaan pendapat. Pemimpin kudeta Jendral Prayuth Chan-ocha kemudian menunjuk dirinya sendiri sebagai Perdana Menteri, dengan dibantu oleh anggota parlemen militer yang juga merupakan hasil penunjukan langsung oleh sang jendral, sebuah peristiwa yang sama sekali tidak mengejutkan. Prayuth bahkan tidak perlu menghadiri acara ‘pemilihan’ yang secara mutlak memenangkan dirinya.
Kudeta militer terakhir, yang terjadi pada akhir Mei tahun 2014 ini, mengikuti jejak kudeta sebelumnya pada September 2006, menggenapi tiga ‘kudeta judisial’ yang terjadi beruntun, dan penindasan berdarah disertai pembunuhan oleh tentara yang dibantu oleh Partai Demokrat terhadap gerakan pro-demokrasi Kaus Merah pada tahun 2010
Alasan Tuduhan dan Kebohongan Rekayasa Konspirasi Kerajaan Kudeta Monarki peristiwa BOM Bangkok pada lawan-lawannya;
1. Baju Merah:
Menurut pemerintah kudeta bahwa massa yang anti kerajaan kudeta adalah kumpulan yang ‘tidak teroganisir’ hanya karena semata-mata mereka tidak dipimpin oleh gerakan Kaus Merah. Selama bertahun-tahun para aktivis pro-demokrasi telah membangun jaringan-jaringan kecil akar rumput yang mereka organisir sendiri, yang bergerak paralel dengan Kaus Mereka, namun independen dari pengaruh Thaksin Shinawatra atau pengaruh PTP. Protes-protes yang digagas oleh akar rumput tersebut membuat militer kesulitan untuk mengonsolidasikan kekuatan dalam jangka waktu yang lama. Junta militer yang memerintah dengan kekerasan kini sedang berhadapan dengan massa yang sedang marah.
Jangan meragukan sedikitpun bahwa bukanlah hal mudah untuk menentang junta militer dan berdiri berhadap-hadapan dengan pasukan bersenjata, yang di masa lalu telah menunjukkan bahwa mereka tidak akan ragu-ragu menembaki para demonstran yang tidak bersenjata. Harapannya adalah gerakan ini akan tumbuh dan kemudian menyebar hingga ke kelas pekerja yang terorganisir. Tapi hal ini membutuhkan waktu. Taktik ini mungkin lebih tepat diandaikan dengan perumpaman ‘dua langkah maju, satu langkah mundur’.
Dengan menjatuh kubu lawan, pemerintah kudeta ada tunding kaus Merah keterlibatan BOM di pusat Bangkok.
2. Amerika Serikat;
Aksi militer Thailand yang melakukan kudeta terhadap pemerintahan saat ini menuai kutukan internasional. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa menyatakan, tindakan militer Thailand tidak bisa dibenarkan.
Kerry, seperti dikutip Reuters, Jumat (23/5/2014), menyatakan bantuan untuk Thailand yang ditunda mencapai USD10 juta. Perancis dan Jerman juga mengutuk kudeta militer Thailand. Sedangkan PBB menyatakan keprihatinan serius.
“Saya kecewa dengan keputusan militer Thailand untuk menangguhkan konstitusi dan mengambil kendali pemerintah setelah periode panjang dari kekacauan politik, dan tidak ada pembenaran untuk kudeta militer ini,” kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry, dalam keterangan tertulis.
Pemerintah militer Thailand melakukan pelanggaran hak asasi manusia "meluas" sejak kudeta bulan Mei, kata Amnesty International. Organisasi itu mengatakan,"Pertimbangan keamanan tidak bisa dijadikan alasan untuk membela pelanggaran hak asasi manusia banyak dimensi berskala besar yang dilakukan."
Setelah ada tekanan AS keatas pemerintah kudeta, kerajaan kudeta usaha pada AS sebagai keterlibatan pelaku BOM di pusat bandar Bangkok, karean AS ingin menciptakan negara Gajah Putih mengalami seperti Syiria, Iraq dan Libia bertujuan untuk menghancur kerajaan kudeta monarki Siam, kata kerajaan kudeta Thailand. Jelas tuduhan ini satu rekayasa kudeta Thailand semata-mata.
3. Turki;
Menyusul kebijakan pemerintah Bangkok Thailand memulangkan 109 orang Uighur ke Cina. Para demonstran menyerang konsulat Thailand di Istanbul, Turki.
Sementara PBB dan para aktivis HAM Thailand mengecam langkah Thailand yang mendeportasi 109 warga Uighur ke Tiongkok, Kamis (9/7). Langkah tidak bijak itu semakin menyudutkan kaum muslim Uighur di Tiongkok dan akan mengalami penyiksaan dan perlakuan diskriminatif.
Turki menyebut Kementerian Luar Negeri Thailand telah bertindak dengan mengabaikan hukum internasional yang mengatur status pengungsi.
“Kami mengutuk tindakan Thailand yang tidak benar, yang melawan dan mengabaikan hukum kemanusiaan internasional,” kata Kementerian Luar Negeri Turki seperti dikutip Worldbulletin.
Tundingan keatas warga Turki dalam kasus Bom Bangkok untuk menutup kesalahan kerajaan kudeta atas deportasi Muslim Uighur ke Cina.
4. Bangsa Melayu di Ujuang Selatan
Di daerah-daerah majority etnis Melayu ini, terutama di Pattani, Yala dan Narathiwat dan beberapa distrik di provinsi Songkhla, gerakan dan semangat pembebasan untuk memerdekakan diri dari monarki Thailand begitu sangat terasa. Di provinsi-provinsi yang disebutkan di atas, operasi militer Thailand dilangsungkan dalam skala besar dan meluas. Operasi militer ini juga dibarengi dengan pola-pola kooptatif, interventif dan dimidiatif.
Tuduhan Bom Bangkok ada ketirlibatan masalah Ujung Selatan juga terasa memandang pelanggaran HAM terus terasa pada masyarakta disini. Tuduhan seperti ini menutup mata pada masyarakat Internasional atas keterlibatan berlakunya Bom. Sehingga keadaan darurat Ujung Selatan terus diperpanjangkan.
Pada akhr membuktikan bahwa kekuasaan militer monarki sangat rentan dan kemungkinan untuk melengserkan militer dari kekuasaan menjadi sesuatu yang layak diperjuangkan.
Upaya untuk menyingkap peristiwa BOM Bangkok dapat disimpulkan rekayasa yang diprakarsai pemerintahan Kudeta Monarki Siam perlu dikaji ulang, termasuk berupaya mengungkap pelaku peledakan dipusat kota Bangkok yang sesungguhnya.
Apapau alsan pemerintah kudeta monarki bertujuan menutup mata masyarakat internasioanl, bahwa pemerintahan yang ada pada saat ini telah meninggalkan sebuah institusi yang lemah dan penuh dengan konflik internal tanpa masa depan yang jelas kepada penerusnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar